Lembaga pendidikan jurnalistik antara (lpja) adalah unit usaha pendidikan dan pelatihan milik lembaga kantor berita nasional (lkbn) antara. Lpja didirikan melalui skep. Layanan informasi terkait produk antara lainnya bisa di akses pada laman. Antara resmi menjadi lembaga kantor berita nasional yang berada langsung di bawah presiden republik indonesia. Dalam keputusan presiden no 307 tahun 1962, tanggal 24. Perum lembaga kantor berita nasional antara (biasa disingkat menjadi lkbn antara), atau lebih dikenal sebagai antara (digayakan dengan huruf kapital semua), adalah sebuah badan. — perum lembaga kantor berita nasional (lkbn) antara membuka lowongan kerja dengan status pegawai kontrak. Lokasi penempatan di kantor pusat perum lkbn antara. 021 3842591 (hunting) web. — menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) budi arie setiadi mengharapkan lembaga kantor berita nasional (lkbn) antara agar dapat konsisten. — status lembaga kantor berita nasional antara kini adalah badan usaha milik negara (bumn), karena seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang. Kantor berita antara didirikan. — pada mei 1962, pemerintah mengambil alih nv kantor berita antara dan mengubahnya menjadi sebuah lembaga pemerintah dengan nama lembaga kantor berita. Berita terkini dan terpercaya dari indonesia dan dunia seputar politik, ekonomi, bisnis, humaniora, gaya hidup, hiburan, sepak bola, otomotif. Antara is an indonesian news agency organized as a statutory corporation. [ a] it is the country's national news agency, supplying news reports to many domestic media organizations. Melalui peraturan pemerintah nomor : 40 tahun 2007, akhirnya antara resmi bergabung menjadi keluarga besar kementerian bumn dan berubah menjadi perum lembaga kantor. — status lembaga kantor berita nasional antara kini adalah badan usaha milik negara (bumn), karena seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang. Akhmad munir secara resmi ditetapkan menjadi direktur utama perum lkbn antara sesuai dengan surat keputusan menteri bumn selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.
